pinjaman legal ojk 2022

Infinity dimulai dengan horor

Bahlil Datangi Batam Terkait Kisruh Rempang Eco City******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengkonfirmasi dirinya telah berada di Rempang, Batam Kepulauan Riau terkait dengan kisruh lahan untuk proyek Rempang Eco City.

Dia membenarkan ketika ditanya apakah dirinya datang ke Rempang. "Iya," katanya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (16/9).

Sebelumnya, dia menegaskan investasi dari Xinyi Group di Rempang bakal tetap lanjut di tengah konflik. Bahlil mengatakan pabrik di Batam yang akan dibangun tersebut digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China.

Presiden Jokowi meminta Bahlil segera merapat ke Rempang imbas konflik di wilayah tersebut. Bentrokan warga dengan aparat terjadi karena penolakan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.

Jokowi menduga ada komunikasi yang tak baik sehingga menimbulkan bentrok di antara warga dan aparat penegak hukum yang mengawal eksekusi lahan. Oleh karena itu, Bahlil diminta segera terbang ke Batam untuk berdialog dengan warga.

"Sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik," ucap Jokowi di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa (12/9).

Kehidupan budidaya yang santai di kota

Bahlil Datangi Batam Terkait Kisruh Rempang Eco City******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengkonfirmasi dirinya telah berada di Rempang, Batam Kepulauan Riau terkait dengan kisruh lahan untuk proyek Rempang Eco City.

Dia membenarkan ketika ditanya apakah dirinya datang ke Rempang. "Iya," katanya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (16/9).

Sebelumnya, dia menegaskan investasi dari Xinyi Group di Rempang bakal tetap lanjut di tengah konflik. Bahlil mengatakan pabrik di Batam yang akan dibangun tersebut digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China.

Presiden Jokowi meminta Bahlil segera merapat ke Rempang imbas konflik di wilayah tersebut. Bentrokan warga dengan aparat terjadi karena penolakan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.

Jokowi menduga ada komunikasi yang tak baik sehingga menimbulkan bentrok di antara warga dan aparat penegak hukum yang mengawal eksekusi lahan. Oleh karena itu, Bahlil diminta segera terbang ke Batam untuk berdialog dengan warga.

"Sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik," ucap Jokowi di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa (12/9).

Jalan peri berkabut

Promo Terbatas, Bantal Guling Cuma Rp50 Ribu di Transmart Hari Ini******

Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja balik lagi dengan berbagai promo diskon dan harga spesial untuk aneka produk.

Salah satunya untuk pembelian bantal dan guling tidur dengan harga spesial Rp50 ribu saja. Wah, kapan lagi nih bisa beli bantal dan guling berkualitas cuma Rp50 ribu selain di Transmart.

Lihat Juga : Jangan Ketinggalan Transmart Full Day Sale, Masih Ada Waktu Belanja

Harganya bisa semakin murah kalau kamu bayar pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Soalnya, ada tambahan diskon sebesar 20 persen untuk metode pembayaran tersebut. Jadi semakin hemat, kan?

Makanya yuk segera ke gerai Transmart terdekat dan buru harga spesial untuk bantal dan guling The Luxe.

Ingat! Promonya cuma hari ini aja, loh! Makanya jangan sampai nyesel karena kehabisan!

Selain bantal dan guling, Transmart juga memberi promo diskon dan harga khusus untuk pembelian bahan pangan, kebutuhan rumah tangga, fesyen, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

Menteri Hadi Janji Beri Sertifikat Lahan Warga 16 Kampung Tua Rempang******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Hadi Tjahjanto janji memberikan sertifikat hak milik (SHM) kepada warga 16 kampung tua di Rempangyang bersedia direlokasi.

"ATR/BPN ingin langsung menyerahkan sertifikat. Jadi ketika sudah ditentukan di 16 titik, kita ingin menyerahkan sertifikat, sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik," kata Hadi di Batam, Kepulauan Riau, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Investasi/ BKPM, Senin (18/9).

"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan. Itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," sambungnya.

Di lain sisi, Bahlil menyebut 17 ribu hektare lahan di Pulau Rempang akan dijadikan kawasan industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi. Pada tahap awal, ia menyebut sudah masuk investasi perusahaan China Xinyi Group senilai Rp175 triliun untuk membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah Tiongkok.

Ia mengatakan pemerintah bakal menyiapkan hunian baru untuk 700 kartu keluarga (KK) terdampak, di mana akan dibangun dalam 6 bulan-7 bulan. Sembari menunggu waktu konstruksi, Bahlil menyebut warga akan diberikan fasilitas uang dan tempat tinggal sementara.

"Pertama, pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Kedua, rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta. Ketiga, uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta," jelas Bahlil.

Ia berjanji pemerintah akan memenuhi hak masyarakat Rempang. Akan tetapi, Bahlil menyebut investasi di Rempang harus tetap jalan demi menggerakkan roda ekonomi dan menyerap tenaga kerja.

Meski ada penolakan yang berujung konflik, Bahlil mengklaim masyarakat akan rugi jika investasi di Rempang Eco City batal. Ia pun menyinggung soal investor yang tak akan sudi menunggu lama gerak Pemerintah Indonesia.

"Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggu terlalu lama, emang dia (investor) mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tandas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Buku Ajaib Aegea

WFH Demi Atasi Polusi Jakarta dan Ancaman Hangus Rp215 T Sekejap Mata******

Polusi udara DKI Jakartamemburuk belakangan ini. Berdasarkan, pengukuran indeks kualitas udara versi AQAir pada Selasa (22/8), Jakarta pada pukul 12.20 WIB menempati peringkat ketiga sebagai kota dengan kualitas udaraterburuk di dunia.

Dalam situs IQAir, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 161, yang termasuk ke dalam kategori tidak sehat. Dengan kondisi ini, kualitas udara Jakarta lebih buruk dari ibu kota negara tetangga Malaysia, Kuala Lumpur (AQI 112) di momen saat ini.

Menyikapi kondisi itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mewajibkan kantor-kantor pemerintahan se-Jabodetabek menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH)bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN).

"Untuk mengurangi jumlah kendaraan bermobilitas, kepala daerah diminta untuk melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja yakni sedapat mungkin melakukan penerapan work from home (WFH)dan work from office (WFO)masing-masing sebanyak 50 persen bagi ASN di lingkungan perangkat daerah, karyawan BUMN, dan BUMD," kata Dirjen Administrasi Wilayah Syafrizal ZA melalui keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Selain ASN, demi memerangi polusi, Kemendagri juga mendorong pengusaha menerapkan sistem kerja WFH

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan WFH sejatinya bukan solusi untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek belakangan ini. Alih-alih mengurangi polusi, WFH justru bisa membahayakan ekonomi.

Ekonomi bisa kembali minus seperti periode awal pandemi covid-19.

"Jika WFH diterapkan secara masif, otomatis situasinya akan mirip dengan situasi pandemik tempo hari, ekonomi minus," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Ronny, dampak utama jika diberlakukan WFH akan terlihat pada penurunan produktivitas pekerja dan perusahaan, karena tidak semua jenis perusahaan bisa dijalankan dari rumah.

"Bagi sebagian perusahaan, WFH justru berarti berhenti produksi dan berhenti melayani, karena proses produksi dan pengadaan layanan tak bisa dilakukan secara WFH," imbuhnya.

Selain itu, Ronny melihat WFH memiliki multiplier effectyang cukup mengkhawatirkan dibandingkan dengan kerja dari kantor (Work From Office/WFO) yang memberikan dampak positif, misalnya bagi sektor transportasi, UMKM, serta makanan dan minuman.

"Nah, jika WFH diberlakukan lagi, multiplayer effecttersebut akan berhenti dan akan memberikan tekanan ke sektor lainya," jelasnya.

Ronny menilai jika kendaraan dinilai menjadi penyebab masalah udara, maka karyawan atau pekerja yang biasanya menggunakan kendaraan pribadi baik mobil maupun motor bisa beralih ke transportasi publik, seperti kereta, MRT, busway ataupun ojek online.

"Minimal jika satu karyawan berpindah dari motor pribadi ke ojek online, maka satu motor berkurang di jalanan, tapi sektor transportasi onlinetetap mendapatmultiplier effect-nya, UMKM makanan dan minuman di sekitar kantor juga masih memiliki demand, dan lainnya. Jadi WFH bukanlah pilihan yang tepat," tegasnya.

Senada, Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga menilai WFH bukan solusi untuk memperbaiki masalah polusi di Jakarta. Bahkan usulan WFH dipastikan akan ditolak oleh para pengusaha.

"Pelaku usaha termasuk UMKM akan keberatan pastinya. Kebijakan WFH punya risiko menurunkan berbagai indikator ekonomi di Jakarta dan sekitarnya," kata Bhima.

Menurut Bhima, bila WFH diterapkan tidak hanya untuk PNS Jakarta tapi juga pekerja swasta (non esensial), maka akan berpengaruh pada penurunan 40 persen pengeluaran rumah tangga di sektor transportasi. Artinya ada risiko kehilangan PDRB DKI Jakarta sekitar Rp215,8 triliun sepanjang 2023.

Potensi kehilangan pendapatan tersebut berdasarkan perhitungan asumsi rata-rata porsi pengeluaran rumah tangga untuk transportasi, rekreasi, komunikasi dan budaya sebesar 25,06 persen sepanjang 2018-2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jika WFH nya lebih tinggi, maka pengaruhnya akan lebih besar lagi. Itu baru dari transportasi, dan rekreasi," jelas Bhima.

Sementara, asumsi konsumsi rumah tangga DKI berdasarkan harga berlaku untuk 2023 sebesar Rp2.153 triliun di 2023. Artinya, bila efek WFH sampai membuat 30 persen pendapatan sektor hotel dan restoran berkurang, maka ada potensi tambahan kehilangan pendapatan sebesar Rp98,9 triliun.

Hal ini berdasarkan hitungan dari asumsi porsi pengeluaran masyarakat DKI untuk hotel dan restoran 2018-2022 sebesar 15,3 persen.

"Melihat simulasi dampak tersebut diperkirakan WFH tidak akan ditaati oleh para pelaku usaha. Apalagi (WFH) tidak menyelesaikan masalah polusinya, justru mengganggu produktivitas," pungkas Bhima.

Pengusaha Minta Pemerintah Cari Tahu Biang Kerok Utama Polusi

Penyihir itu datang dari jauh

Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.

"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).

"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.

Lihat Juga : Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator

Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.

Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.

"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.

Lihat Juga : Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya

Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.

Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.

Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.

Lihat Juga : Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya