angpaohoki

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

Peritel Kecewa Utang Minyak Goreng Mandek Meski Ada Perintah Kejagung******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan sampai saat ini pemerintah belum juga membayar utangselisih harga minyak goreng (rafaksi) sebesar Rp344 miliar. Padahal, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah memberikan hasillegal opinion(LO) kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Hasil LO tersebut mewajibkan Kemendag untuk membayar utang minyak goreng kepada pengusaha sesuai dengan kesepakatan pada 2022 lalu, saat harga minyak goreng naik signifikan.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan pihaknya bahkan belum menerima keterangan resmi apapun dari pemerintah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan tentang adanya keputusan Kejagung tersebut.

Selain itu, Roy menyatakan sangat kecewa dengan pernyataan Zulikfli Hasan atau Zulhas, pada rapat kerja dengan VI DPR RI pada 7 Juni 2023 lalu. Zulhas mengatakan LO Kejagung tentang pembayaran rafaksi tidak cukup substantif sehingga perlu dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang kepada BPK Dan BPKP.

"Aprindo sangat menyayangkan pernyataan Mendag ini padahal sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa jika LO sudah keluar dengan perintah bayar, maka akan segera dibayarkan," jelas Roy.

Menurutnya, jika memang ada ketidakcocokan data maka seharusnya sejak awal dilakukan klarifikasi antara data verifikator dengan data produsen dan Aprindo. Bukan malah memverifikasi data ke BPK ataupun BPKP.

Lihat Juga : Harga BBM Terbaru Pertamina, BP Hingga Shell per 12 Juni 2023

"Jargon kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah sepertinya terjadi dalam kasus rafaksi ini. Kami memprediksi praktek mengulur waktu yang tidak dengan komitmen dan pertanggungjawaban jelas menjadi signal serius atau tidaknya pemerintah melalui Kemendag, hendak menyelesaikan utang rafaksi migor kepada peritel modern Aprindo di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan sudah menerima surat hasil putusan Kejagung mengenai LO. Isinya mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.

"Isinya pemerintah masih punya kewajiban untuk membayarkan tetapi tetap berdasarkan ketentuannya," ujar Isy seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (12/5).

Meski sudah ada putusan dari Kejagung, namun Kemendag belum bisa memastikan berapa nilai pembayaran yang akan diganti kepada peritel, termasuk Aprindo

"Rp344 miliar itu klaim dari Aprindo. Yang klaim secara sesuai dengan mekanisme yang mengklaim seharusnya produsen, produsen mengklaim Aprindo," jelasnya.

Isy menyebutkan jika berdasarkan hasil verifikasi dari PT Sucofindo utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng ini mencapai Rp800 miliar. Itu adalah total gabungan utang untuk ke produsen minyak goreng dan peritel.

Jumlah ini tentu berbeda dengan hasil perhitungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng nilainya mencapai Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Istri saya adalah seorang kepala suku

TransJakarta Curhat Pengadaan Bus Listrik Lebih Mahal 30 Persen******

Direktur Utama PT TransJakarta Welfizon Yuza mengatakan pengadaan bus listrik untuk operasionalTransJakarta lebih mahal dibanding bus berbahan bakarsolar yang beroperasi saat ini.

Hal ini disampaikan Welfizon dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/6).

"Bus listrik ini kan saat ini kita bayar lebih kurang 30 persen lebih mahal dibandingkan (bus) solar," kata Welfizon.

"Harusnya insentif-insentif ini kan dari semua instansi dan lembaga juga memberikan dukungan, seperti yang sekarang misalnya mengenai PPn dan segala macam yang sedang dibahas," ujarnya.

Welfizon mengatakan saat ini TransJakarta telah mengoperasikan 30 unit bus listrik. Rencananya, terdapat tambahan 70 unit bus hingga akhir tahun.

Ia menyebut setelah pengadaan 100 unit bus listrik, pihaknya akan melakukan evaluasi, baik dari sisi bisnis finansial, operasional dan layanan hingga sisi teknis.

"Perkembangan teknologi terkait dengan bus listrik ini sangat cepat sekali, kami harus hati-hati, sehingga nanti tidak ada risiko sudah melakukan pengadaan begitu banyak bus listrik, ternyata ada perubahan regulasi, perubahan bisnis, dan yang lainnya," katanya.

"Makanya kita lihat 100 unit bus listrik kita jalankan dulu, kita evaluasi, sambil mendorong regulasi-regulasi terkait relaksasi bus listrik ini bisa berjalan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Rasul Carmen

8 Perusahaan RI Masuk Forbes Global 2.000, Ada Garuda Indonesia******

Forbes baru saja merilis daftar 2.000 perusahaan terbesar di dunia. Dalam laporan tersebut, ada delapanperusahaanIndonesia yang masuk dalam daftar.

Berdasarkan Global 2.000 World's Largest Public Company yang dikutip pada Senin (12/6), ada beberapa perusahaan Indonesia berhasil masuk daftar tersebut, mayoritas merupakan sektor perbankan.

Secara global, posisi pertama diduduki oleh perusahaan asal Amerika Serikat, JP Morgan Chase dengan keuntungan US,8 miliar.

Forbes menyebut peringkat diberikan berdasarkan analisis empat faktor, yakni penjualan, laba, aset, dan nilai pasar. Penilaian dilakukan berdasarkan data keuangan 12 bulan terakhir, yakni sejak 5 Mei 2022 hingga 5 Mei 2023.

Delapan perusahaan Indonesia tersebut adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) di posisi 307 dengan laba US,45 miliar

2. Bank Mandiri di posisi 418 dengan laba US,72 miliar

3. Bank Central Asia (BCA) di posisi 462 dengan laba US,93 miliar

4. Telkom Indonesia di posisi 787 dengan laba US,4 miliar

5. Bank Negara Indonesia (BNI) di posisi 930 dengan laba US,23 miliar

6. Bayan Resources di posisi 983 dengan laba US,18 miliar

7. Adaro Energy di posisi 1.393 dengan laba US,5 miliar

8. PT Garuda Indonesia (Persero) di posisi 1.572 dengan laba US,6 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

TOD MRT Jakarta Tak Hanya Membangun Hunian, Tapi Menghidupkan Kawasan******

Sejak beroperasi di Indonesia, tepatnya di Jakarta, PT Mass Rapid Transit (MRT) tak hanya fokus mengembangkan sistemtransportasi untuk masyarakat. Perusahaan berpelat merah itu juga terus mengembangkan bisnis di sektor lain, sejalan dengan misinya mengembangkan transportasi yang ramah masyarakat.

Sistem Transit Oriented Development (TOD) pun dijajal untuk mengembangkan bisnis secara lebih luas. Dalam perjalanannya, perusahaan itu mencontoh sistem TOD yang telah berjalan di Hong Kong dan Singapura.

Kepala Departemen TOD Business Generation PT MRT Jakarta Raihan Kusuma mengatakan sistem TOD yang dikembangkan perusahaannya tidak hanya fokus membangun hunian, tetapi membangun kawasan yang bisa memenuhi segala aspek dan kebutuhan masyarakat di era modern yang berjalan serba cepat ini.

"Karena niat kita ingin mengembalikan orang yang pergi dan mencari hunian di luar Jakarta untuk kembali ke Jakarta," kata Raihan ditemui di kantor MRT Jakarta beberapa waktu lalu.

MRT Jakarta berkaca pada Land Transport and Authority (LTA) Singapura dan MTR Hong Kong. Raihan mengatakan keduanya benar-benar memanfaatkan kawasan yang semula tak berpenghuni di dekat stasiun MRT. Kemudian, dengan memanfaatkan sektor properti itu, mereka bisa memperoleh pendapatan yang cukup besar.

"Sumber pendapatan dari properti TOD ini bahkan memberi kontribusi hingga 60 persen," katanya.

Manfaatkan lahan tak terpakai

Saat ini, ada sejumlah kawasan TOD yang sudah dikembangkan di Jakarta. Ke depan, kawasan-kawasan itu akan terus bertambah sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat.

Raihan menuturkan demi mewujudkan kawasan TOD ini MRT Jakarta akan memanfaatkan sejumlah lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Nantinya, properti atau hunian yang menjadi salah satu aspek bisnis di TOD itu akan terdiri dari dua konsep.

Pertama, konsep sewa co-living yang dinamai Alaspadu. Kedua, konsep kepemilikan atau kelas apartemen yang disebut Rumahpadu. Hunian ini ditargetkan untuk anak muda dari kelas menengah yang membutuhkan hunian di Jakarta.

"Dalam sepuluh tahun ke depan kami memproyeksikan bisnis properti yang sedang dikembangkan bisa menyumbang 60-70 persen pendapatan MRT Jakarta," kata dia.

Raihan juga memastikan, ketika ibu kota resmi dipindah ke Kalimantan konsep TOD ini tetap berjalan dan tak akan mati meskipun pusat pemerintahan tak lagi di Jakarta. Lagi pula Jakarta ke depannya memang dibentuk sebagai pusat bisnis yang tentunya membutuhkan alat transportasi dengan hunian yang modern.

"Tidak usah khawatir, karena ke depan kami tetap optimis TOD tetap berjalan meskipun ibu kotanya sudah pindah," katanya.

Catatan Redaksi:Artikel ini merupakan rangkaian tulisan dari kegiatan Fellowship MRT Jakarta

[Gambas:Video CNN]

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

Netizen Ngeluh Layanan Error dan Tak Bisa Jajan, Gopay Minta Maaf******

Sejumlah warganet mengeluhkan errorpada layanan dompet elektronik Gopay. Karena gangguan itu, pengguna tidak bisa melakukan transaksi pembayaran.

"Gabisa mamam, gopay error," cuit akun Twitter @zv** seperti dikutip Detik, Senin (12/6).

Cuitan tersebut mendapatkan banyak balasan yang mengeluhkan kendala serupa.

Tak hanya di platform Twitter, sejumlah pengguna di Instagram juga mengeluhkan soal gangguan layanan pembayaran di akun resmi @gopayindonesia.

Terkait keluhan itu, admin Gopay meminta maaf dan menjelaskan aplikasi sedang mengalami optimalisasi sistem.

"Dapat kami informasikan bahwa saat ini aplikasi kami sedang dalam optimalisasi sistem yang menyebabkan Kakak tidak dapat menggunakan aplikasi gojek dengan metode pembayaran GoPay," tulis balasan resmi akun Instagram @gopayindonesia kepada salah satu pengguna.

Perusahaan masih menindaklanjuti gangguan tersebut dan sedang dalam proses penyelesaian sesegera mungkin.

"Kami sarankan Kakak untuk mencoba kembali secara berkala," tulis admin @gopayindonesia.

[Gambas:Video CNN]

Masakan dari dunia lain

PT KAI Belum Izinkan Penumpang Lepas Masker******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) masih menunggu arahan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengizinkan penumpang melepas maskersaat perjalanan.

Vice President Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan izin tersebut baru bisa turun selepas ada Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan. Joni menyebut aturan itu diperlukan sebagai landasan untuk sektor perkeretaapian.

"Apabila nantinya SE Menteri Perhubungan tentang perubahan persyaratan naik kereta api sudah terbit, maka KAI akan mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut serta akan segera menyosialisasikan kepada masyarakat," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (11/6).

Ia menegaskan langkah ini dilakukan sebagai komitmen KAI untuk terus menyelenggarakan perjalanan kereta api dengan sehat, aman, dan nyaman.

Sebelumnya, Satgas Covid-19 mengeluarkan edaran terbaru pada Jumat (9/6), di mana pelaku perjalanan dalam dan luar negeri diperbolehkan tidak mengenakan masker.

"Diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19 dan dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko Covid-19, sebelum dan saat melakukan perjalanan dan kegiatan di fasilitas publik," tulis surat edaran tersebut.

Surat tersebut dikeluarkan untuk menerapkan protokol kesehatan pada masa transisi endemi terhadap pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, pelaksanaan kegiatan berskala besar, dan kegiatan pada fasilitas publik.

Selain itu, surat ini dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi pengendalian Covid-19 dengan kondisi persebaran kasus di dunia dan Indonesia yang semakin terkendali, kekebalan masyarakat yang tinggi, dan relaksasi kebijakan transportasi di beberapa negara.