dewachas

Ternyata saya adalah dewa pejuang yang tiada taranya

Penerbangan VVIP G20 ke Bali Jadi Raja, Pesawat Biasa Dilarang Inap******

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud/DJPU) Kementerian Perhubungan(Kemenhub) akan melakukan pengaturan operasional pesawat udara di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Baliselama penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi (KTT) Presidensi G20Indonesia mulai 12-18 November 2022.

Pengaturan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) No.12 tahun 2022 tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan KTT Presidensi G20 Indonesia 2022 di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Surat diterbitkan pada 3 November 2022.

Plt Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Nur Isnin Istiartono menjelaskan edaran tersebut diterbitkan untuk memastikan pelaksanaan pengaturan penerbangan mulai dari kedatangan sampai keberangkatan berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Lebih lanjut ia menjabarkan, pengaturan operasional pesawat udara akan dilakukan dengan beberapa ketentuan. Pertama, jam operasional ditetapkan selama 24 jam dan penerbangan komersial dilarang melakukan parkir menginap (Remain Over Night/RON).

"Diberlakukan pula pembatasan operasi penerbangan (limited operation) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai untuk penerbangan reguler mulai 13-17 November 2022. Pola limited operation ini untuk memberikan ruang terhadap penanganan penerbangan VVIP sesuai dengan ketentuan regulasi, namun tetap memastikan kebutuhan terhadap penerbangan regular dengan jumlah pergerakan tertentu atau terbatas," ungkapnya sebagaimana dikutip InfoPublik, Rabu (9/11).

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, pihaknya juga telah menetapkan 11 Bandar udara pendukung yang beroperasi selama 24 jam. Bandara pendukung ini akan digunakan untuk kepentingan penempatan pesawat udara VVIP G20 dan pendukungnya, yaitu: Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Lombok; Bandar Udara Juanda, Surabaya; Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar; dan Bandar Udara Syamsuddin Noor.

Selain itu, bandara pendukung lainnya adalah Banjarmasin; Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo; Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan; Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani, Semarang; Bandar Udara Adi Soemarmo, Solo; Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang; Bandar Udara Banyuwangi; serta Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Selama penyelenggaraan KTT Presidensi G20 ini, Ditjen Perhubungan Udara mengharapkan semua operator penerbangan agar aktif memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara terkait penyelenggaraan KTT Presidensi G20 beserta setiap dinamika operasional penerbangan.

"Agar masyarakat yang akan bepergian dari dan menuju Bali, dapat menyesuaikan rencana perjalanannya lebih awal agar tidak mengalami hambatan," ujar Nur Isnin.

Guna memastikan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan KTT G20 ini, ia mengatakan koordinasi dan kolaborasi intensif akan terus dilakukan Kemenhub bersama kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, termasuk Custom, Imigration and Quarantine (CIQ), TNI, Badan Intelijen Strategis (BAIS), Polda Bali, Pemerintah Daerah Bali, AirNav Indonesia, Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2, Ground Handling, serta stakeholder penerbangan lainnya.

"Harapan kita bersama, agar penyelenggaraan KTT Presidensi G20 Indonesia dan operasional penerbangan reguler dapat terlaksana dengan selamat, aman, dan nyaman," imbuhnya.

Kepala Penyihir

Microsoft dan KUMPUL Sediakan Platform Pelatihan Usaha untuk Perempuan******

Kontribusi Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional cukup besar. Berdasarkan data, lebih dari 60 persen PDB nasional pada 2020 disokong oleh sektor UMKM.

Guna meningkatkan hal ini dan mendukung pemberdayaan kewirausahaan Indonesia, khususnya UMKM, Microsoft Indonesia dan KUMPUL kembali berkolaborasi. Kolaborasi ini dengan meluncurkan PerempuanBijakBerusaha.id.

Ini merupakan sebuah program pembelajaran kewirausahaan dan literasi digital online bagi perempuan yang bergerak di bidang UMKM, guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mengembangkan potensi usahanya.

"UMKM merupakan salah satu roda penggerak ekonomi terbesar di Indonesia, berkontribusi terhadap lebih dari 60 persen PDB nasional di 2020," kata Business Strategy Director Microsoft Indonesia Nina Wirahadikusumah dalam keterangannya, Senin (7/11).

Nina merinci, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat. Yakni mencapai 65,47 juta usaha di tahun 2019 dan setara dengan 99,99 persen total usaha di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 37 juta di antaranya dikelola perempuan.

"Hal ini menunjukkan besarnya potensi perempuan yang bergerak di bidang UMKM untuk mengambil bagian dalam penciptaan ekonomi digital yang inklusif. Itulah sebabnya kami sangat senang dapat bekerjasama dengan KUMPUL untuk meluncurkan PerempuanBijakBerusaha.id," ujar Nina.

Didukung Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, seluruh perempuan yang memiliki bisnis UMKM dapat mengikuti pembelajaran melalui website www.perempuanbijakberusaha.id.

Pembelajaran dilakukan mulai 27 Oktober 2022 hingga 30 Juni 2023 dengan modul-modul seperti Dasar Kemampuan Digital, Jago Jualan di Dunia Digital¸ Proyeksi Keuangan, dan Etika Digital. Guna memastikan materi pelatihan dapat dipahami dan bermanfaat, peserta UMKM akan diarahkan untuk mengikuti pre-test dan post-test di setiap modulnya.

Harapannya, 2.000 UMKM yang mampu menunjukkan perkembangan keterampilan tertinggi akan dihubungkan dengan beragam mitra industri untuk mendapatkan mentorship lebih lanjut, serta mengeksplor potensi kolaborasi yang memungkinkan pertumbuhan bisnis.

CEO & Co-Founder KUMPUL Faye Wongso menyebut, berbagai studi, terbukti bahwa keberagaman dan inklusivitas bisa meningkatkan setidaknya 20-30 persen produktivitas dan pendapatan perusahaan.

"Program PerempuanBijakBerusaha.id akan menjadi platform untuk mendukung keberagaman dan inklusifitas yang bisa meningkatkan ekonomi Indonesia dengan membuka peluang bagi perempuan untuk mendapat kesempatan setara dalam bisnis lewat akses digital," ujar Wongso.

PerempuanBijakBerusaha.id diluncurkan pada Kamis (27/10). Acara ini dihadiri Nina Wirahadikusumah selaku Business Strategy Director, Microsoft Indonesia; Nilam Sari selaku Founder, Baba Rafi; dan Amalia Aini selaku VP of Ecosystem, KUMPUL.

Mereka hadir untuk membahas lebih detail tentang peran dan potensi perempuan dalam mengembangkan bisnis UMKM secara digital, langkah-langkah menemukan target pasar yang tepat, sekaligus strategi dalam mengelola bisnis tersebut.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian PPPA Lenny N. Rosalin yang hadir dalam peluncuran menyampaikan, kolaborasi ini menjadi bukti komitmen Microsoft dan KUMPUL dalam mengembangkan potensi usaha perempuan dan pasar Indonesia.

"Dan kanal PerempuanBijakBerusaha.id juga diharapkan dapat mendorong peningkatan inkubasi bisnis yang juga disertai dengan peningkatan keterampilan perempuan dalam digitalisasi teknologi yang berdampak positif pada usaha yang berkelanjutan," ujar Lenny.

Sejak awal 2022, KUMPUL telah berkolaborasi bersama Microsoft pada program IN-Connect dan X-Accelerator by KUMPUL dengan tema Diversity & Inclusion. Harapannya, KUMPUL dan Microsoft dapat terus mendukung entrepreneurs yang bergerak di bidang tersebut untuk mampu menciptakan dampak lebih besar pada startup mereka melalui strategic partnership dan mentorship.

Tiran paling hebat dalam sejarah

Buruh Tuntut UMP 2023 Naik 30 Persen Usai Ekonomi Tumbuh 5,72 Persen******

Buruhmendesak pemerintah untuk menaikkan UpahMinimum Provinsi (UMP) sampai dengan 30 persen pada 2023 mendatang.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan tuntutan disuarakan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2022 yang moncer hingga 5,72 persen.

Ia mengatakan pertumbuhan itu merupakan momentum tepat untuk meningkatkan pendapatan rakyat, termasuk buruh.

Nining mengatakan pemerintah seharusnya berani mengambil langkah tegas menaikkan UMP di tengah berbagai situasi ekonomi yang sedang dihadapi agar Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi. Dengan menaikkan upah, maka berpengaruh pada kesejahteraan dan daya beli masyarakat sehingga ekonomi bisa dipacu.

"Kita bisa lihat bagaimana beban kesulitan yang semakin dalam di masa pandemi, upah tidak ada kenaikan, korban dirumahkan upah tidak dibayar, PHK semena-mena, kenaikan BBM, omnibus law semakin memperparah kondisi ekonomi buruh karena upah buruh naik berdasarkan inflasi," jelasnya.

Suara sama juga disampaikan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat. Ia juga menuntut kenaikan UMP 2023.

Kendati demikian, dirinya memberikan angka kompromi kepada pemerintah.

"Angka yang kami usulkan ada di 13 persen dengan asumsi, yang pertama inflasi kami menghitungnya itu kan baru kuartal III, kalau kita asumsi inflasi mungkin sudah di angka 6 persen. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi menggunakan angka sekitar 5 persen," jelasnya.

Mirah lantas menyinggung soal inflasi pangan yang diklaim sudah mencapai 14 persen. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dia rata-ratakan di angka 30 persen.

"Jadi sebenarnya bukan 13 persen, tapi lebih dari 13 persen. Angka 13 persen adalah angka kompromi yang kami juga sangat memahami kondisi pemerintah dan kondisi perusahaan saat ini di situasi pasca covid," tutur Mirah.

Namun, Mirah dengan tegas meminta Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas) untuk berhenti membicarakan kenaikan UMP dengan dasar PP Nomor 36 Tahun 2021.

"Kalau kami dari ASPEK Indonesia mengusulkan, meminta kepada pemerintah untuk perhitungan UMP 2023 berdasarkan perhitungan menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 di mana menggunakan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Tidak menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021," tegas Mirah.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demontrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutankeduaadalah menolak PHK dengan dalih resesi. Dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus lawuntuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa penetapan UMP bakal dilakukan pada 21 November 2022. Saat ini, sedang dalam proses pembahasan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dirjen PHI Jamsos).

Dewan Pengupahan Nasional sendiri telah mencapai beberapa kesepakatan terkait Upah Minimum 2023, termasuk penetapan untuk UMP dilakukan paling lambat 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

Nantinya, UMP 2023 ditetapkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Beberapa komponen yang dipertimbangkan di antaranya inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Tingkat Suci yang menentang Surga

Staf Erick soal Kereta Cepat Tekor: Mau Langsung Untung, Jual Gorengan******

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menampik proyeksi soal Kereta Cepat Jakarta-Bandungbakal tekor hingga Rp15 triliun.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diperkirakan tekor atau mengalami cash deficiencysebesar US miliar (sekitar Rp15,6 triliun) selama empat dekade setelah beroperasi.

Mengutip laporan Tempo, tekor ini terjadi akibat besarnya pengeluaran untuk mencicil pelunasan utang serta bunga dari biaya pembangunan proyek. Tekor akan terjadi pada 2023-2061.

Sementara, General Manaer (GM) Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Rahadian Ratry menjelaskan soal kemungkinan adanya defisit kas saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung beroperasi.

Saat ini KCIC saat ini sedang melakukan pendalaman potensi bisnis untuk pendapatan non farebox.

"Mengingat perhitungan kajian tersebut belum menyertakan pendapatan nonfarebox secara optimal. Kajian juga belum memperhitungkan potensi pendapatan dari pengembangan properti. Sehingga pendalaman potensi-potensi bisnis danrevenue streamdari sektor non tiket terus kami lakukan agar proyeksi arus kas dan periode pengembalian biaya proyek menjadi lebih baik," jelasnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Soal pendanaan proyek KCJB, Rahadian mengatakan masih sesuai dengan skema awal; proyek dibiayai melalui pinjaman China Development Bank (CDB) serta setoran modal konsorsium BUMN dan China.

"Mengenai defisit kas saat proyek beroperasi, hal ini memang muncul dalam kajian. Namun, kajian yang dilakukan belum memperhitungkan seluruh potensi pendapatan secara optimal, baik itu pendapatan non farebox ataupun pendapatan properti," lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih membutuhkan dukungan pembiayaan.

Hingga kini, progres investasi (investment progress) masih 90,6 persen. Artinya, masih membutuhkan dukungan pembiayaan sekitar 10 persen lagi.

"Secara progres konstruksi kereta cepat mencapai hampir 80 persen, dan untuk investment progresstelah mencapai 90,60 persen," ujar pria yang akrab disapa Tiko ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI seperti dikutip dari Antara, Selasa (1/11).

Terlepas dari itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meyakini proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai beroperasi pada pertengahan 2023.

Ia mengungkapkan tes dinamis (dynamic test) akan dilakukan di sela penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia pada pertengahan November mendatang.

"Nanti 16 (November) ada dynamic test. Dari Bali akan dynamic testdan itu Juni-Juli tahun depan kita sudah comissioning," ujar Luhut pada Jumat (28/10) lalu.

Rahadian juga membenarkan pernyataan Luhut tersebut. Uji dinamis KCJB bakal dilakukan pada 16 November mendatang.

"Mengenai pelaksanaan uji dinamis pada gelaran G20 Showcase, proses uji dinamis akan disaksikan melalui telekonferensi oleh Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dari Bali," kata Rahadian.

Strategi Suster Mayat

Kebakaran Gudang PT Gudang Garam Tak Ganggu Produksi Rokok******

PT Gudang Garamdi Kediri, Jawa Timur, memastikan kebakaran di salah satu gudang perusahaan tidak mempengaruhi operasional pabrik rokoktersebut.

Humas Pabrik Gudang Garam Iwhan Tri Cahyono mengatakan lokasi kebakaran tersebut merupakan tempat penyimpanan barang penunjang (barang non produksi) yang tidak mempengaruhi kegiatan produksi rokok.

Sehingga insiden kebakaran dipastikan tidak berdampak pada kegiatan operasional pabrik.

"Dipastikan tidak ada korban jiwa dan luka dari peristiwa tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, salah satu unit pabrik rokok Gudang Garam itu terbakar sejak, Senin (7/11) pukul 23.30 WIB, dan berlangsung sampai Selasa (8/11) pagi. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan.

Hal itu dibenarkan Kapolresta Kediri AKBP Wahyudi. Meski begitu dia tak menjelaskan perihal detail dan kronologi kebakaran.

"Iya benar (kebakaran), masuk wilayah Kediri Kota," kata Wahyudi saat dikonfirmasi, Selasa (8/11).

Kepala UPT Petugas Memadamkan Kebakaran (PMK) Kota Kediri Fanni Eryanto menolak memberikan informasi perihal kebakaran tersebut karena pimpinannya tidak mengizinkan.

"Mohon maaf, UPT Damkar atas perintah pimpinan tidak diperkenankan memberikan informasi. Silahkan langsung saja ke pihak Gudang Garam atau ke Polres Kota Kediri," ujar Fanni kepada CNNIndonesia.com. 

[Gambas:Video CNN]

Selir kekaisaran yang terlahir kembali sebagai istri peri bersenang-senang bertani

Dalih Cegah PHK, Pengusaha Desak Menaker Buat Aturan No Work, No Pay******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerjadengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11).

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Dalam kesempatan yang sama, Ida Fauziyah tak menjawab permintaan pengusaha tersebut. Ia hanya menyebutkan ada 10.765 kasus pemutusan hubungan kerja alias PHK per September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua tahun sebelumnya.

"Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan)," kata dia.

Berdasarkan data paparan Ida, PHK berdampak pada 18.911 karyawan pada 2019. Angka tersebut meroket pada 2020 menembus 386.877 kasus. Namun, menurun pada 2021 ke angka 127.085 sebelum akhirnya kembali turun ke 10.765 per September 2022 ini.

[Gambas:Video CNN]

Kabar ancaman badai PHK di industri padat karya, salah satunya tekstil memang tengah berhembus kencang. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan saat ini, sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi industri.

Senada, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK. Hal ini terjadi lantaran permintaan pasar yang merosot.

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.